Feri Amsari dan Yudi Purnomo sepakat jika putusan MK soal masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun tak berlaku untuk era Firli Bahuri Cs. Terbitan : Rajawali Pers, 2011. kumparanNEWS. com - Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari menduga ada keterlibatan pihak di lingkaran Istana dalam sengketa Partai Demokrat versus Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat pimpinan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Feri Amsari menyebutkan bahwa putusan hakim PN Jakpus tersebut adalah bukti adanya gerakan dari pihak-pihak yang ingin penundaan pemilu 2024. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari menyebut tidak diperkenankan Pengadilan Negeri memutuskan untuk menunda Pemilu karena itu bukan yurisdiksi dan kewenangannya. Kalau Anda tidak mengakui pemerintahan ini silakan pergi ke luar negeri," tegur Irma kepada Feri Amsari. Menurut Feri, jaksa seharsunya dapat menjadikan. Jakarta: Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang cawe-cawe dalam Pemilihan Umum 2024 dinilai memiliki makna tersirat. Dia mengungkap sejumlah kejanggalan dalam keputusan MKMK. H. Feri Amsari (Ari Saputra/detikcom) Jakarta -. Karena itu, Feri tak yakin Pokok-Pokok Haluan Negara yang diusulkan MPR nantinya dapat menjamin pembangunan nasional berjalan secara berkelanjutan. TRIBUNPADANG. Sarjana Hukum. Feri Amsari: Yang Ingin Bubarkan KPK Berarti Sejak Awal Terlibat Upaya Pelemahan. Dilansir TribunWow. REPUBLIKA. , menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan menunda Pemilu 2024 merupakan putusan yang aneh sekaligus mengejutkan. Jakarta (ANTARA) - Ahli Hukum Tata Negara sekaligus Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menduga rencana mengubah sistem pemilihan umum (pemilu) dari proporsional terbuka ke proporsional tertutup untuk menunda pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, mendukung kelompok buruh melakukan gugatan uji materi jika Presiden Jokowi tak kunjung mencabut Perppu. Feri AMSARI, Lecturer | Cited by 5 | of Universitas Andalas, Padang (ANDA) | Read 1 publication | Contact Feri AMSARI. Pengajar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, mengkritik pemerintah, Presiden Joko Widodo, terkait perpanjang masa jabatan KPK. Berita Feri Amsari - Partai Buruh Minta Permohonan Uji Presidential Threshold Diputus MK Sebelum 19 Oktober. “Teman-teman Themis itu sedang membaca data putusan. ( lahir 2 Oktober 1980 ) adalah seorang aktivis hukum dan akademisi Indonesia. com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari khawatir dengan pernyataan tiga ketua umum partai politik yaitu PAN, PKB dan Golkar terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Peminat studi hukum tata negara, konstitusi, perbandingan hukum, dan hukum pidana. Jakarta: Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menduga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait penundaan Pemilu 2024 bukan sesuatu yang tidak disengaja. , M. Suara. Menampilkan 1 - 20 of 21 untuk pencarian: 'Feri, Amsari', lama mencari: 0. H. , LL. 13s . H. COM - Nama Arteria Dahlan benar-benar menjadi sorotan setelah. com - Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menilai ada kejanggalan atas keputusan jaksa penuntut umum (JPU) yang tidak mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan banding Pinangki Sirna Malasari. JAKARTA - Dua kubu berseteru Partai Demokrat saling klaim keabsahan kepengurusan mereka, baik kubu Cikeas pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), maupun kubu Kongres Luar. Hal tersebut ia ungkapkan melalui video yang ada di kanal Youtube Najwa Shihan, Kamis (3/6/2021). “Meskipun statuta diubah, yang jelas rangkap jabatan rektor UI tetap tidak sah karena diangkat dengan statuta yang lama,” kata Feri, saat dihubungi. Sudah hampir sebulan penuh, kisruh Demokrat menghiasi jagad politik nasional. COM, MAKASSAR- Feri Amsari menjadi trending topik google, Kamis (10/10/2019). Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari mengkritik peristiwa pembobolan rumah jaksa KPK. Debat Panas, Pakar 'Kuliti' Prof Gayus yang Bela Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu. Najwa skak mat dengan ucapan ini. COM - Feri Amsari lahir di Padang, Sumatra Barat, pada 2 Oktober 1980. Padang (ANTARA) - Akademisi Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Padang Feri Amsari melihat Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dijadikan alat politik untuk mempertahankan isu pembelahan yang terjadi pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. id - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas (Unand), Feri Amsari, turut mengomentari polemik Undang-undang (UU) tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang disahkan DPR RI pada 30 Juni 2022 lalu. Sebab kalau diterapkan pada Firli cs maka menimbulkan pelanggaran asas hukum non-retroaktif. CO, Jakarta-Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan ada tujuh dosa besar dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai hukuman tersebut tak sebanding dengan jumlah korupsi yang dilakukan Juliari. (Youtube/Najwa Shihab) Suara. CO, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyebut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang penundaan Pemilu 2024 dinilai aneh karena melampaui yurisdiksi. Jakarta (ANTARA) - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari mengatakan calon pengganti panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto jangan hasil lobi-lobi politik. “Seharusnya DPR tidak begitu karena itu sifatnya tentu saja mencoba secara politik mengintervensi putusan MK,” ungkap Feri kepada Media Indonesia, Kamis (1/6/2023). Feri mengatakan, jika masa jabatan pimpinan KPK. Tribun Network. Although multipartism is deemed as a vital element of democracy, since it fosters freedom of expression, and association, it was not until the advent of the political era known as Era. com - Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai Mahkamah Konstitusi (MK) bersikap tak bertanggung jawab jika terus mengulur putusan uji materi syarat usia minimal dan maksimal capres-cawapres dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Feri Amsari mengatakan pengesahan UU MK tersebut sangatlah sarat dengan benturan kepentingan. Suara. Feri Amsari’s profile on The Conversation. H. Feri Amsari Membongkar Kecurangan Pemilu: KPU Daerah Ditekan untuk Loloskan Tiga Partai Baru! keuangannews. , LL. Pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, mengkritik usulan pembubaran KPK yang diungkapkan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri. TEMPO. Jumat, 9 Juni 2023 18:34 WIB Penulis: Ilham Rian PratamaFeri Amsari Aktivis hukum dan akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatra Barat. JAKARTA, KOMPAS. 8,624 Followers, 1,266 Following, 1,752 Posts - See Instagram photos and videos from Feri Amsari (@feriamsari) 8,624 Followers, 1,266 Following, 1,752 Posts - See. H. Ia juga mengkritik logika Bambang Wuryanto yang menilai MK seperti layaknya perusahaan, dimana hakim MK adalah para direksinya dan DPR adalah pemegang modalnya. Kala itu, Feri berjanji menjadi petualang kuliner jika punya rezeki lebih. Menurut Feri, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 10 dam Pasal 11 telah diatur yurisdiksi pengadilan negeri dalam. JAKARTA, KOMPAS. ADVERTISEMENT. JAKARTA, KOMPAS. T. Melansir dari berbagai sumber, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari mencurigai isu perpanjangan masa jabatan kepala desa ini. Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, mengkritik keras 'cawe-cawe' Presiden Joko Widodo jelang Pemilu 2024. "Aneh rasanya kita kalau dalam. JAKARTA, KOMPAS. com - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari berpendapat, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memperpanjang masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi 5 tahun tidak berlaku untuk periode kepemimpinan saat ini. oleh Amsari, Feri. Berita dan foto terbaru Feri Amsari - Feri Amsari Soroti Pertanyaan Janggal Tes ASN Pegawai KPK, Mulai dari FPI hingga Program Pemerintah Sabtu, 15 April 2023 CariTEMPO. JAKARTA, KOMPAS. TRIBUNWOW. Penyebabnya sederhana, isunya sudah lama, tapi kenapa mendekati tahun politik bergerak," kata Feri kepada Kompas. Kendati demikian, Feri menilai, putusan MK tersebut juga merupakan kemenangan bagi publik karena MK telah menyatakan ada masalah dalam pembentukan UU Cipta Kerja. (lahir 2 Oktober 1980) adalah seorang aktivis hukum dan akademisi Indonesia. Direktur Pusat Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai bahwa penggantian itu adalah inkonstitusional. Charles Simabura, S. Adam Muhsi i. Yang ada pembangunan dikelola secara berkelanjutan oleh kelompok tertentu,” kata Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari dalam diskusi virtual di Jakarta, Rabu (1/9). Wacana omnibus law kian meluas. , LL. Beredar video Arteria Dahlan mencecar Feri Amsari di sela-sela break syuting Mata Najwa. PETUALANG kuliner menjadi cita-cita Feri Amsari sejak muda. Selain itu, Pemohon I memandang, partai politik atau gabungan partai. Menurut Feri, jika usulan itu dipaksakan untuk dibahas bahkan terwujud, maka ada pelanggaran terhadap konstitusi negara. Feri Amsari kecewa dengan sanksi MA tersebut karena Komisi Yudisial sudah menjatuhkan hukuman berat nonpalu selama 2 tahun. "Secara konstitusional dalam konteks warga negara biasa, berlaku Pasal 28B UUD 1945 di mana setiap warga negara dijamin haknya untuk membentuk keluarga dalam ikatan. Aturan tersebut kini sudah tidak berlaku bersamaan dengan terbitnya Perppu Ormas. Sebagai informasi, saat ini gugatan terhadap pasal UU Pemilu yang mengatur soal sistem pileg proporsional terbuka sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Direktur Pusako Universitas Andalas Feri Amsari menyoroti penyelenggara pemilu sudah ada yang terkena COVID-19 tetapi masih mau melanjutkan Pilkada. Like a seed, the concept of rule of law (RoL) spreads in various ways. com dari akun resmi Mata Najwa This is a process known as intra-political party democracy. Feri Amsari, S. Menurutnya, pernyataan Denny tersebut membuat publik menjadi berhati-hati. JAKARTA, KOMPAS. Feri Amsari memberikan pandangannya soal 271 daerahdi 2022 dan 2023 terancam dijabat oleh penjabat (Pj) jika RUU Pemilu tidak direvisi. Pegiat. com - Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari menganggap, usulan penghapusan jabatan gubernur oleh Partai Kebangkitan Bangsa terburu-terburu. Pertama, pembuat Undang-undang yakni DPR dan pemerintah. TRIBUNPALU. Jumat, 7 Juli 2023 15:42 WIB. JAKARTA, KOMPAS. Saat ini, Feri mengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. VIVA Politik - Debat sengit terjadi antara mantan Hakim Agung RI Prof Gayus Lumbuun dengan pakar hukum tata negara Feri Amsari. 5. Dari 30 gugatan yang masuk ke MK sejak 2017, sebagian di antaranya adalah unsur partai. JAKARTA - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menyatakan gagalnya penggeledahan ruang kerja Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto pada Kamis lalu merupakan akibat berbelitnya aturan. Dewas telah menimbulkan rasa was-was terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Feri saat dikonfirmasi, Kamis (13/4). TV - Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menilai, tes wawasan kebangsaan yang diselenggarakan untuk pegawai KPK mengada-ada. Pinangki yang menjadi terdakwa dalam kasus. “Tidak bisa berlaku surut untuk pimpinan periode. com - Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari menilai, kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan menjadi tanggungjawab Presiden Joko Widodo (). M. "Saya khawatir. This paper discusses the implementation of intra-party democracy. H. COM - Feri Amsari lahir di Padang, Sumatra Barat, pada 2 Oktober 1980. Feri mengatakan PN tidak memiliki kewenangan menunda pemilu. Dengan kata lain Parliamentary Threshold adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilu untuk diikutkan dalam. Posisinya kemudian digantikan oleh Sekjen MK Guntur Hamzah. com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan, Mahkamah Konstitusi semestinya lebih terbuka menerima permohonan uji materi soal syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dari masyarakat. "Kalau kasus Tanak tidak disidang dan kena sanksi etik keras,. ( lahir 2 Oktober 1980 ) adalah seorang aktivis hukum dan akademisi Indonesia. Jangka Waktu Penelitian Jangka Waktu Penelitian : Agustus 2010 sampai dengan Oktober 2010. Pasalnya, sanksi Mahkamah Agung lebih. H. Prabowo sempat bertanya kepada Yusril Ihza Mahendra — Ketum PBB yang juga pakar hukum tata negara — apakah memungkinkan jumlah wapres. Oleh karena itu, motifnya sudah jahat,. H. Menurut Feri, hal itu terbukti saat Indonesia memiliki Garis Besar Haluan Negara ( GBHN) di masa Orde Lama dan Orde Baru yang saat itu. Di Universitas Andalas, Feri Amsari mengampu matakuliah sebagai berikut. Feri Amsari, menilai pemerintah salah tafsir soal putusan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK berlaku untuk era Firli Bahuri. Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menegaskan pemunduran pemilihan umum dari 2024 hingga 2027 sudah keluar dari jalur konstitusional. Feri Amsari. Jakarta, - UU Ciptaker diputus Mahkamah Konstitusi (MK) melanggar konstitusi. kumparanNEWS. "(Vonis) 12 tahun bui tidak. Feri Amsari. "Fakta, selama GBHN digunakan pada Orde Lama dan Orde Baru tidak ada pembangunan yang berkelanjutan, yang ada pembangunan dikelola secara berkelanjutan oleh kelompok. Kedua, aparat penegak hukum. Ahmad fadhilah. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini. Feri melaporkan Pahala. Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari mengaku ragu jika kepentingan amandemen hanya untuk PPHN. In the aftermath of the collapse of Orde Lama (Old Order), Indonesia opened up to the regime of political pluralism or multipartism. Feri Amsari menilai banyak pasal pada Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, mereka masuk dalam kelompok ahli. Pegiat antikorupsi Feri Amsari melaporkan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan ke Dewas Pengawas (Dewas) KPK. Sebab, putusan MA seolah-olah menyambut proses pelantikan Rusma sebagai kepala daerah. Najwa Shihab dan Irma Suryani. M. Penting bagi kita semua untuk memiliki peradilan konstitusi. Menurut Feri, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) jelas mengatakan bahwa TNI/Polri aktif tak bisa menjadi Pj kepala daerah. com – Pakar humum tata negara Feri Amsari tidak ada alasan apapun untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024. Feri Amsari (ist) LINIMASA - Pakar hukum tata negara, Feri Amsari mengatakan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang menyatakan Pemilu 2024 ditunda merupakan keputusan yang aneh dan mengejutkan. Menurutnya, upaya itu sengaja dilakukan dengan misi. JAKARTA, KOMPAS. JAKARTA, KOMPAS. "Secara ketatanegaraan, pernikahan ini menimbulkan dampak ketatanegaraan. Feri Amsari, S. Saya khawatir juga. Feri menilai, kematian Munir menunjukkan. 196. H. JawaPos. Kamis, 25 Mei 2023 21:47 WIB. Pegiat antikorupsi dari Universitas Andalas, Feri Amsari, memandang, pernyataan Luhut dan Mahfud menunjukkan sikap permisif para pejabat negara terhadap perilaku koruptif. Feri mengatakan, perbedaan redaksi ini pertama-tama harus diperbaiki. TEMPO. Sabtu, 25 Maret 2023 01:11 WIB. com - Direktur Pusat Studi Konstitusi ( Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, mengkritik tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hendak beralih status sebagai ASN. Universitas Andalas . Pria kelahiran 1980 ini adalah seorang aktivis hukum dan akademisi Indonesia yang cukup terkenal. Menurut Feri, sebelum dikeluarkannya Perppu Ormas, pembubaran ormas harus melalui peradilan. Begitu dia resmi jadi calon presiden, mestinya. com - Kubu Rocky Gerung menghadiri gugatan perdata yang dilayangkan oleh Advokat David Tobing di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Feri Amsari menilai penyingkiran Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya membuat misi pemberantasan korupsi terancam ambyar. H Hukum Pidana Ilmu Hukum E. COM - Pengamat Hukum Tata Negara, Feri Amsari memberikan pandangannya terkait munculnya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Feri Amsari dikenal sebagai seorang aktivis hukum sekaligus akademisi Indonesia. Lihat profil lengkapnya di LinkedIn dan temukan koneksi dan pekerjaan Feri di perusahaan yang serupa. Direktur Pusat Studi Konstitusi ( Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari menilai, perubahan tersebut tidak berlaku surut bagi Rektor UI yang disahkan dengan statuta lama. - Halaman 4Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari memberikan empat catatan pentinu bagi Tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu RI periode 2022-2027. Pertama, pembuat Undang-undang yakni DPR dan pemerintah. Feri mengatakan, perbedaan redaksi ini. com - Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari menilai terdapat unsur pelanggaran dalam berubahnya redaksi putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara nomor 103/PUU-XX/2022 soal uji materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK. Feri mengungkapkan, Jokowi sah mengikuti putusan MA dan MK, namun juga mesti menghormati temuan dari Ombudsman dan Komnas HAM. Sementara itu, beberapa lainnya belum berkomunikasi. AYOJAKARTA. 3+ billion citations. Jakarta, Beritasatu. , M. Aktivis hukum yang juga akademisi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan bahwa hukuman seumur hidup adalah hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada seseorang hingga akhir hayatnya. Feri Amsari adalah direktur pusako. Dengan adanya pedoman itu, penegakan hukum terkait UU ITE dinilai tidak menimbulkan multitafsir dan dapat menjamin terwujudnya rasa keadilan masyarakat. "Hendak mengundang 30 pemohon sebelumnya untuk kembali bertarung di Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan konstitusi kita," kata Feri Amsari kepada di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin, 31 Jul Bahkan, tegas Feri, bila Tanak tak disanksi berat, maka bubarkan saja Dewan Pengawas KPK. Foto Feri Amsari: (Ari Saputra/detikcom) Jakarta -.